Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus mempertimbangkan pengkajian ulang pelaksanaan ujian nasional (UN) online. Penyebab utamanya ialah infrastruktur yang masih belum merata.
 |
| Pelaksanaan Ujian Nasional Secara Online Perlu Di Kaji Ulang |
Desakan tersebut dicetuskan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Mereka menilai, penerapan UN online sebenarnya bertujuan baik. Sistem ini diyakini sanggup menghemat belanja anggaran pendidikan. UN online juga menjadi sarana menanamkan kejujuran dengan meminimalisasi kecurangan dikala memakai ujian secara tertulis, serta kebocoran soal UN baik di pedesaan maupun di perkotaan.
Namun, JPPI melihat pemerintah tidak berpikir bahwa infrastruktur di Indonesia tidak merata antara kawasan dan sentra atau antara Pulau Jawa dan non Pulau Jawa. Akses listrik di banyak kawasan masih minim, apalagi ketersediaan kemudahan komputer dan jaringan internet.
"Tak hanya itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan kesiapan dari siswa sendiri dalam mengikuti UN online," demikian dikutip dari siaran pers yang diterima Okezone, Selasa (24/3/2015).
Menurut JPPI, kemudahan yang tidak merata dan minim tersebut akan menciptakan siswa tidak siap dikala mengerjakan UN online, contohnya alasannya gagap teknologi. Seharusnya, pelaksanaan UN harus mempermudah bukan mempersulit siswa, orangtua dan pihak sekolah.
Selain itu, pelaksanaan UN online juga membutuhkan biaya besar. Sekolah merasa terbebani alasannya harus menyediakan komputer, kemudahan Wifi untuk saluran internet, genset dan keperluan lain. JPPI pun mendesak pemerintah mengantisipasi pendanaan pengadaan infrastruktur untuk UN online tersebut.
Sekian Informasi Tentang Pelaksanaan Ujian Online yang sanggup membebani sekolah dan membutuhkan biaya yang sangat besar , biar isu ini sanggup bermanfaat buat Bapak/Ibu semua ...
Sumber ( okezone.com )
" Hidup Itu Indah Dengan Berbagi "
Advertisement